30.5.06

Ikatan Baru Pasca Keterpisahan yang Usang

--Tanggapan untuk Proposal Konperensi Persatuan Gerakan Rakyat

Saiful Haq

Perdebatan tentang kebutuhan dibentuknya sebuah front politik sebenarnya bukan hal baru. Beberapa konsep serupa sudah pernah diinisiasi kawan-kawan yang lain seperti unifikasi yang melahirkan PRP, front yang membidani lahirnya PPR, kerja-kerja sektor sayap politik Walhi, serta pertemuan yang difasilitasi Yapika beberapa waktu silam. Semuanya berbicara tentang kemungkinan adanya ikatan bersama. Dalam hal ikatan ini, saya ingin mengutip apa yang pernah ditulis oleh Almarhum Munir “sekaranglah saatnya orang membangun ritme yang baru, dan kita akan berdiskusi tentang ikatan-ikatan yang baru, meskipun harus diawali dengan keterpisahan-keterpisahan, yang bukan hanya sekedar wilayah tapi juga rasa”.

Sudah saatnya memang kita menimba pengalaman dari keterpisahan-keterpisahan kita di masa lalu, belajar dari kemalu-malu kucingan kita berpolitik, belajar dari keterpurukan demi keterpurukan yang bukan tidak mungkin kita ciptakan sendiri. Bukanlah sebuah kerinduan berlebihan jika saya mengatakan, sudah saatnya peristiwa kegagalan demi kegagalan harus kita tebus dengan bersungguh-bersungguh menyusun ritme baru yang menjanjikan kemenangan bersama.

Hadirnya proposal yang diinisisasi kawan-kawan ini menurut saya, adalah awal yang baik untuk memulai membangun ikatan-ikatan baru yang dimaksud Almarhum Munir. Sudah saatnya kita belajar dari keberhasilan MST di Brazil, EZLN di Mexico, FOIN di Ekuador, NBA di India, AOP di Thailand dan Akbayan di Philipina. Telah banyak referensi tempat kita berkaca: dari kasus 27 Juli 1996, SMID hingga PRD, berbagai kasus agraria dan lingkungan, kasus Marsinah, penghilangan paksa hingga pembunuhan Munir. Sekaranglah waktunya berkata: Cukup Sudah!!

Pada setiap perubahan yang terjadi di negeri ini, kita sekadar jadi penonton kesepian yang lesu darah dari tepi lapangan. Soalnya bukan hanya kita tak lagi keras berteriak tapi, juga telah kehabisan kata-kata. Semua sudah kita bicarakan, hasilnya yang tak kunjung tiba. Cita-cita keadilan luhur yang kita anut hanya sejauh kolom-kolom di surat kabar, pamflet dan poster-poster yang ketika musim hujan tiba memudar dan hilang entah kemana.

Kita semua tahu, setiap perubahan akan melahirkan kegelisahan baru. Menguatnya rezim Militer–Borjuasi SBY-Kalla, melemahnya tekanan dari para politisi di Senayan, menguatnya kelompok kanan dengan isu-isu anti demokrasi, kian menambah besar kegelisahan kita. Kegelisahan itu semakin menguat ketika pikiran kita dihadapkan pada pilihan tentang apa yang ingin kita kerjakan di satu sisi, dengan ketersediaan energi politik yang kita miliki untuk mengerjakan semua yang kita inginkan, di sisi lain.

Saling mencurigai, saling intrik dan perpecahan tak berkesudahan, menjadi wajah terluar dari kegelisahan itu. Harapan terbaiknya, pasca kegelisahan itu akan muncul sebuah harapan dan refleksi bersama, refleksi yang lahir dari kesadaran bahwa di setiap helaan nafas ternyata bayangan kekuatan status quo selalu mengancam. Kelelahan terhadap kebuntuan gerakan non partisan membawa angin refleksi itu semakin menguat. Saya berharap Proposal ini adalah bentuk dari kebutuhan refleksi tersebut. Sebab menurut saya, mencairkan kegelisahan-kegelisahan yang ada menjadi sangat penting, dimana kepercayaan dan persatuan menjadi prasyarat dimulainya suatu ikatan baru yang saya yakin kita semua sedang menunggunya.

Pertanyaan berikutnya, pasca mencairnya kegelisahan-kegelisahan itu, seberapa besar energi yang kita punya? Mampukah energi itu mengalahkan energi politik kalangan militer, pengusaha, dan agen-agen modal internasional? Menurut saya, satu hal yang perlu ditekankan, bagaimanapun politik adalah pertarungan kekuatan. Kekuatan politik adalah kekuatan mobilisasi massa, sebab di era demokrasi kemenangan dihitung di atas kertas-kertas suara dan tekanan-tekanan massa yang sadar. Menyitir Tsun Tzu, memilih kapan waktu peperangan yang sesungguhnya dimulai adalah hal yang penting dalam strategi memenangkan pertarungan. Berkaitan dengannya, saya ingin mengatakan bahwa saya setuju jika pertemuan itu harus diarahkan kepada terbetuknya Front Polititk yang berwatak Partisan dengan memperhatikan hal berikut: pertama, jika kita belum yakin bisa memenangkan pertarungan di pemilu 2009, sebaiknya Front Politik ini diarahkan pada watak oposisi yang massif sebagaimana Hizbut Tahrir Indonesia membangun gerakannya, sehingga momentum 2009 jangan langsung dipakai untuk bertarung tapi lebih digunakan sebagai momentum konsolidasi front; kedua, jika kita yakin dapat menang atau paling tidak masuk lima besar di Pemilu 2009, saya mengusulkan untuk membuat mekanisme partai dimana setiap orang punya akses kontrol maupun partisipasi yang dijamin oleh partai, sehingga siapapun yang duduk nantinya tetap memiliki legitimasi sekaligus mekanisme pertanggungjawaban pada konstituen massa.

Dalam membangun Front Politik tersebut, meminjam istilah Yuang Wang dkk. tentang strategi enam P di Cina, mungkin hal ini juga berguna untuk menyusun kekuatan, peran dan posisi kita ke depan. Enam “P” yang dimaksud adalah Patience (kesabaran); dalam mengamati perubahan yang terjadi diperlukan kesabaran dan ketenangan, analisa kondisi yang obyektif serta membuat keputusan yang tepat, kesabaran dalam mengorganisir, sabar dalam usaha menjahit kembali benang-benang persatuan antara para pendukung gerakan rakyat, kesabaran dalam melakukan pendidikan serta kerja-kerja front, serta bersabar untuk selalu hadir dalam setiap momentum nasional, bukan hanya dalam momentum politik tapi juga bencana dan setiap momentum dimana massa sedang membutuhkan kehadiran kita. Power (kekuatan); membina kekuatan bukan hanya dalam artian jumlah massa tapi kesadaran dan berbagai parameter kualitatif yang lain, termasuk faktor kesejahteraan konstituen massa juga menjadi sebuah tanggungjawab utama bagi kita. Konsolidasi dan pembangunan kapasitas harus menjadi target menuju pengerahan kekuatan yang sesungguhnya, memenangkan setiap momentum kecil akan membawa kita pada keyakinan untuk memenangkan pertarungan yang lebih besar. Predispotition (mengetahui posisi kita); dalam hal ini harus mengenal betul satu persatu aktor dan gejala yang sedang bermain di tengah perubahan ini. Dengan posisi yang tepat akan membawa kita sebagai pihak yang diuntungkan oleh perubahan. Dalam hal ini kerja-kerja para intelektual harus benar-benar bersinergi dengan kekuatan di basis massa sehingga dapat melahirkan sebuah analisa situasi politik yang lengkap disertai kemungkinan perlakuan dan posisi yang berbeda di setiap daerah. Personnel (sumber daya manusia); hal ini tentu saja selalu berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Selain itu kapasitas individu juga sangat menentukan kapasitas organisasi, demikian juga faktor kepemimpinan dalam organisasi menjadi salah satu faktor startegis dalam mengawal agenda-agenda capaciity building. Protection; strategi gerakan yang efektif dan terbuka akan membawa rasa aman bagi siapa saja yang ikut bergabung ataupun yang belum bergabung dalam front yang sedang dibangun. Partai Keadilan dalam mengawali gerakannya selalu menampakkan wajahnya yang teduh dan melindungi, mereka selalu hadir di setiap tragedi nasional maupun yang skalanya lebih kecil, setiap aksinya massif namun tidak memacetkan jalan dan menyisakan sampah, tak lupa pula mereka sebarkan selebaran permohonan maaf atas aksi yang kemungkinan mengganggu pemakai jalan. Menurut saya, hal ini adalah salah satu cara kampanye yang efektif dan juga tidak terkesan lips service tapi, konkrit dan mengayomi sekaligus menjawab persoalan keseharian rakyat. Yang terakhir adalah perspective (perspektif); kita butuh tujuan politik yang jelas (clear political aim) untuk mampu bergerak lebih maju. Dalam hal ini konsep, program atau blue print kita tentang ekonomi, politik, hubungan luar negeri, kemiskinan, pertahanan, penegakan hukum, korupsi serta masalah lainnya harus disiapkan dan dibuka seluas-luasnya pada masyarakat. Program-program ini nantinya menjadi basis bagi kontrak sosial front politik ini, tidak hanya pada anggota front tapi, pada seluruh rakyat Indonesia.

Memang tidak mudah untuk mulai merangkai kembali serpihan-serpihan keterpisahan itu. Kita juga butuh energi baru yang bukan merupakan bagian dari keterpisahan masa lalu, orang-orang yang tidak punya kaitan dengan keretakan politik usang tapi punya komitmen untuk memulai sesuatu yang lebih baik. Sejarah kejayaan tidaklah jatuh dari langit, tidak juga karena peristiwa besar yang dilakukan oleh orang berjiwa kerdil. Sejarah kejayaan hanya datang dari rangkaian peristiwa-peristiwa kecil yang dilakukan oleh orang-orang berjiwa besar. Redaksi Indoporgress saya kira juga sudah memulai membidani peristiwa-peristiwa kecil tersebut, sebagaimana pepatah Jerman yang sering dikutip Bung Sjahrir “hidup yang tak pernah dipertaruhkan, tak akan pernah bisa dimenangkan”. Saya tetap yakin, kita semua menunggu dan sedang bekerja untuk memulai ikatan-ikatan baru setelah keterpisahan yang bukan hanya usang tapi juga melelahkan.***

Saiful Haq, Mahasiswa Pasca Sarjana Studi Pertahanan, ITB.





Baca selengkapnya!

3.5.06

Beberapa Gagasan Tentang Persatuan Gerakan

Wilson

Ketika bertemu dengan Joel Rocamora beberapa tahun lalu, mantan pimpinan Akbayan dari Filipina, dengan bergurau mengatakan, "gerakan kiri di Filipina suatu saat akan sebesar amuba, sehingga butuh mikroskop untuk melihatnya." Perumpamaan ini merupakan ekspresi dari kegalauannya melihat fragmentasi di kalangan gerakan kiri Filipina, sehingga transisi demokrasi yang mereka pimpin dimasa awal penggulingan Marcos pada 1986, kini hanya mereka nikmati dari pinggiran arena politik.

Untunglah ketika bertemu kembali akhir tahun lalu di Praxis, guruaun itu sudah berlalu. Joel dengan bangga menceritakan keberhasilan Akbayan 'menyatukan' berbagai blok kiri di Filipina dan para aktivis 'kaum independen.' Bahkan Akbayan berhasil merebut posisi 50 walikota di Filipina dan mulai menjalankan suatu perencanaan partisipatoris dalam pembangunan di tiap distrik yang dikuasai Akbayan. Proyek ini terinspirasi dari model sukses anggaran partisipatoris di Porto Alegre, Brazil, yang dimotori oleh Partai Buruh Brazil.

Di Indonesia, delapan tahun proses transisi demokrasi seperti mengulang kisah lama di Filipina. Fragmentasi di dalam maupun di antara berbagai gerakan kiri sudah merupakan kenyataan. Namun di luar itu, di lingkungan gerakan sosial yang ada, khususnya di perburuhan dan gerakan tani (terutama di wilayah seperti Bengkulu, Jawa Barat dan Jawa Tengah), justru mengalami kemajuan secara kuantitatif dan kualitatif. Proses regrouping juga terjadi di dalam gerakan, seperti yang terjadi dalam pembentukan PRP, KASBI, PI dan PPR .

Kemajuan-kemajuan juga tampak nyata dari kemunculan blok-blok politik kiri yang baru, di luar lingkaran tradisi 'kiri' PRD yang lebih awal muncul. Blok-blok kiri ini bermunculan dalam berbagai gerakan sosial sektoral tradisional, seperti serikat buruh, serikat mahasiswa, serikat tani, serikat kaum miskin kota, gerakan budaya maupun gerakan-gerakan sosial baru seperti lingkungan, masyarakat adat , feminisme, gerakan korban pelanggaran ham, gerakan kaum gay dan agama pembebasan. Belum lagi, jika ditambahkan dengan alumnus gerakan kiri yang bertebaran sebagai 'kaum independen' dan memegang posisi penting di LSM, jurnalisme, sastrawan, kampus dan lembaga kajian, pembuat film, programer radio, asosiasi pengacara kerakyatan, bahkan menjadi wiraswasta.

Beberapa mantan aktivis gerakan kiri juga masuk ke dalam partai-partai mainstream yang ada seperti, PDIP, PAN, PKB, bahkan yang paling baru ke dalam Partai Bintang Reformasi (PBR). Beberapa jaringan gerakan rakyat progresif di beberapa kota, juga telah mengonsolidasikan dirinya ke dalam Partai Pergerakan Rakyat (PPR).

Seluruh penggambaran di atas menunjukkan, orang-orang kiri, baik yang bernaung di bawah payung sebuah organisasi kiri yang lebih ideologis, terlibat dalam gerakan sosial, maupun yang bertebaran 'sebagai kaum independen,' merupakan basis material yang nyata, yang di depan mata kita, yang sebetulnya memberikan harapan baru, bahwa kaum kiri itu sebenarnya tidak semakin mengkerut, tapi semakin tersebar dan masuk ke berbagai 'lini' baik dengan motif 'ideologis' ataupun dalam kerangka mengembangkan profesionalisme dan karir.

Pertanyaanya, dengan sedemikian banyak dan tersebarnya 'potensi-potensi' kemajuan gerakan yang ada, bagaimana cara mengikat semua 'bintang-bintang merah yang bertebaran tersebut' menjadi suatu energi dan sinergi gerakan yang meluas, partisipatoris, inklusif, pluralis tapi tetap pada garis komitmen kerakyatan, keadilan sosial dan demokrasi sejati?

Tentu saja kemudian kita akan bicara soal organisasi perjuangan macam apa yang cocok ditahap awal untuk dapat mengakomodasi demikian banyak blok, individu dan 'tendensi ideologi kiri ' yang sudah ada tersebut. Saya sendiri berpikir, konsep sebuah organsisi dengan ideologi monolit yang 'formal' seperti organisasi kiri tipe lama, sudah saatnya mulai kita tanggalkan. Organisasi 'kiri tipe baru' yang saya bayangkan adalah sebuah 'koalisi luas' berbentuk PARTAI, tapi dengan otonomi luas kepada setiap blok politik yang terlibat di dalamnya. Jadi, setiap gerakan sosial, individu dan blok politik yang terlibat di dalamnya, tidak perlu kuatir, partai yang mereka bentuk akan membatasi, mengamputasi, mengurangi atau akan mengeliminir apa yang sedang mereka kerjakan.

Dengan otonomi luas yang tetap diberikan maka level pimpinan di tingkat pusat partai hanyalah 'mandataris' dari berbagai komponen yang ada. Mandataris ini hanya mempunyai wewenang dalam lingkup 'kepemimpinan ideologis dan politik,' tapi tidak dapat melakukan intervensi pada level organisasi yang mendukung partai, kecuali pada 'common platform' yang telah disepakati menjadi 'progam bersama' atau 'strategi bersama' oleh 'koalisis luas' yang mendukung partai ini.

Titik temu atau 'common platform' dari semua 'blok'; atau komponen di dalam partai tersebut adalah pada 'strategi/proyek politik bersama' dalam pertarungan elektoral dan memenangkan program 'anggaran partisipatoris' dengan berbasis pada perebutan kekuasaan politik distrik/kabupaten/walikota dengan memanfaatkan sistem pemilu langsung. Pada level 'common platform,' saya mengusulkan program-program yang lebih menitikberatkan pada 'platform sosial-ekonomis' yang merupakan kebutuhan pokok seluruh rakyat seperti kesehatan, pendidikan, pengupahan, perumahan untuk rakyat miskin, tanah untuk penggarap dll.

Pada level 'common strategy' saya mengusulkan agar partai ini mengambil peranan, responsif dan terlibat dalam politik elektoral yang berlangsung atau akan berlangsung. Bila partai yang isinya adalah 'koalisi kerakyatan' ini memang disepakati, maka momentum elektoral 2009 adalah sasaran yang harus dicapai dan direspon. Karena itu strategi elektoral ini harus melibatkan semua komponen yang mendukung pembentukan partai sebagai 'PEKERJAAN POLITIK BERSAMA"

Pada level " programatik' saya mengusulkan dibuat sebuah 'PROGRAM ALTERNATIF' yang menunjukkan perbedan antara 'KITA' dengan partai mainstream yang ada. Program alternatif yang saya bayangkan adalah semacam proyek "Anggaran Partisipatoris" semacam di Porto Alegre yang disesuaikan dengan kondisi obyektif dan subyektif di Indonesia.

Catatan perlu saya berikan untuk gagasan menfasilitasi 'kaum independen' ini. Kaum independen yang saya maksud adalah para aktivis yang dulunya anggota, pendukung, simpatisan gerakan rakyat/gerakan progresif/gerakan kiri, tapi kemudian karena tuntutan profesional atau karena merasa 'tidak cocok' dengan berbagai organisasi yang ada lantas lebih menyibukkan dirinya pada pekerjaan-pekerjaan tertentu, yang juga strategis. Kaum independen ini muak melihat rejim yang korup. kemiskinan yang semakin luas, pelanggaran HAM yang meluas dan ketidakbecusan yang terjadi dalam parlemen serta parpol mainstream. Kemuakan ini sayangnya tidak terfasilitasi, karena mereka melihat tidak ada 'gerakan politik alternatif' yang potensial. Gagasan pembentukan Pergerakan Indonesia (PI) sebetulnya sudah mirip dengan ide saya ini. tapi setelah 'komandan-nya' Budiman pergi, juga Martin, JEK dan Reza saya melihat PI kok agak menurun semangatnya. (Gimana ini Martin lu tanggung jawab juga nekh, jangan involutif gitu dong !)

Banyak kaum independen ini bekerja di lingkungan jurnalistik, menjadi akademisi, aktif di lembaga kajian/riset, menjadi sastrawan/seniman, pembuat film, aktif di LSM, menjadi pengacara dll., tetapi, masih mempunyai komitmen dan rasa simpati yang dalam pada gerakan kerakyatan. Orang-orang ini menjadi penting karena jaringanya yang luas baik di level lokal, nasional maupun internasional, aksesnya ke berbagai institusi dan sumber informasi, bahkan ke berbagai institusi pengambil kebijakan yang strategis. Kaum independen ini harus mengonsolidasikan dirinya dalam bentuk kaukus di level distrik/kabupaten/kota. Kaukus ini nantinya akan memilih perwakilannya sendiri yang diberi mandat untuk terlibat dalam pekerjaan organisasi.

Untuk tahap awal pembentukan partai kerakyatan tipe baru ini, maka partisipasi seluas-luasnya harus diberikan kepada berbagai komponen gerakan untuk memberikan sumbangan, terlibat dan memasukkan pikiran-pikiranya yang konstruktif. Untuk itu sebuah proses sosialisasi yang berkelanjutan, militan, efektif, komunikatif, dan telaten harus dilakukan. Bahkan pada kelompok-kelompok kiri yan 'tidak setuju' sekalipun dengan ide ini patut disosialisasikan.

Untuk proses sosialisai ini agar terbuka dan melibatkan banyak pihak, saya berpikir untuk membuat sebuah TERBITAN BERSAMA yang FOKUS berisi pada gagasan dan perdebatan soal pentignya membuat persatuan yang bukan persatean. Terbitan ini didistribusikan oleh tiap komponen yang mendukung gagasan ini, serta berbagai kelompok sosial dan gerakan yang dianggap potensial untuk mendukungnya.


Baca selengkapnya!

29.4.06

Konperensi Persatuan Gerakan Rakyat

Draft Kerangka Acuan
23 Maret 2006

Latar Belakang

Sudah menjadi kesepakatan umum kiranya bahwa reformasi yang dikendalikan oleh elite politik setelah kejatuhan Soeharto gagal membawa Indonesia pada keadaan lebih baik. Krisis ekonomi, integrasi Indonesia ke dalam tatanan kapitalis global membuat tingkat kesejahteraan semakin merosot. Rezim demi rezim pengganti Orde Baru pun memilih menjadi perpanjangan tangan kepentingan perusahaan multinasional dan lembaga keuangan internasional, dan atas nama ‘pemulihan ekonomi’ menerapkan kebijakan yang justru membuat kehidupan rakyat semakin parah.

Keterbukaan politik yang merupakan pencapaian penting dari gerakan yang menjatuhkan Soeharto tidak dengan sendirinya membuat sistem politik menjadi lebih demokratik, apalagi berpihak pada rakyat. Proses reformasi dibajak oleh elite lama yang membentuk atau bergabung dengan kekuatan politik baru, maupun elite baru yang kepentingan dan orientasinya sama sebangun dengan Orde Baru, yang kemudian melahirkan ‘demokrasi neoliberal’. Kekuasaan militer sementara itu memastikan bahwa keterbukaan politik ini tidak berkembang menjadi gerakan yang bisa mengubah sistem.

Gerakan rakyat yang mencakup partai politik progresif, organisasi massa sektoral dan organisasi non-pemerintah atau LSM sejauh ini belum berhasil menjadi kekuatan alternatif dan memberi jawaban terhadap tumpukan masalah yang dihadapi Indonesia sekarang. Mobilisasi massa melawan ketidakadilan meluas di seluruh negeri, tapi belum berkembang menjadi kekuatan politik yang berarti. Salah satu masalah mendasar di sini adalah ketiadaan tempat bagi berbagai elemen gerakan rakyat ini untuk membahas perbedaan pandangan, strategi, taktik dan masalah keorganisasian.

Usaha memperkuat barisan gerakan rakyat semakin mendesak dirasakan di tengah gempuran modal yang bersekutu dengan kekuatan politik anti-rakyat dan dilindungi oleh militer. Munculnya politik komunal berbasis agama, etnik dan ras dalam beberapa tahun terakhir adalah bukti kegagalan gerakan rakyat untuk memberikan alternatif menghadapi krisis. Kegagalan gerakan rakyat untuk tampil sebagai kekuatan berarti dalam pemilihan umum - sebagai proses politik yang penting dalam sistem demokrasi (neo)-liberal - melempangkan jalan bagi kekuatan politik anti-rakyat untuk menguasai lembaga-lembaga negara.

Bertolak dari pengamatan ini, sejumlah perwakilan partai politik progresif, organisasi massa dan organisasi non-pemerintah serta individu yang berkomitmen pada kemajuan gerakan rakyat, mengambil inisatif untuk menyelenggarakan KONPERENSI PERSATUAN GERAKAN RAKYAT. Dalam dua pertemuan persiapan yang berlangsung di KPP-PRD dan WALHI diputuskan bahwa konperensi tersebut akan diselenggarakan pada 20-21 Mei 2006 di Jakarta. Konperensi akan dihadiri oleh elemen-elemen gerakan rakyat dari seluruh Indonesia dan masyarakat Indonesia di luar negeri.

Tujuan dan Sifat

Dengan latar belakang seperti di atas, para pengambil inisiatif menetapkan tujuan konperensi sebagai berikut:

1. Mempertemukan pemikiran dan pemahaman berbagai elemen gerakan rakyat tentang keadaan Indonesia masakini, agar dapat mengelola perdebatan dan perbedaan padnangan secara positif dalam forum terbuka.
2. Mengidentifikasi masalah-masalah pokok yang dihadapi oleh gerakan rakyat, baik di tingkat lokal, regional maupun nasional.
3. Menetapkan agenda perjuangan bersama bagi gerakan rakyat

Konperensi ini bukan sebuah mekanisme pengambilan keputusan yang mengikat peserta melainkan wadah untuk membicarakan pandangan, strategi dan masalah dalam gerakan rakyat. Bagaimanapun, para pengambil inisiatif membuka kemungkinan bagi partai politik progresif, organisasi massa sektoral atau lembaga dan individu lainnya untuk membicarakan kemungkinan memperkuat persatuan dan membuat usulan menuju ke arah itu. Di akhir konperensi para peserta dengan dukungan pimpinan sidang akan mengeluarkan serangkaian resolusi dan pernyataan sikap mengenai berbagai masalah yang dibicarakan selama konperensi.

Kepesertaan

Para peserta konperensi adalah wakil-wakil dari partai politik progresif, organisasi massa sektoral, organisasi non-pemerintah atau LSM dan individu yang terlibat dalam gerakan rakyat di Indonesia.

Tema Konperensi

Ada tiga tema utama yang akan dibahas dalam konperensi: (a) krisis kapitalisme di Indonesia, (b) situasi politik nasional dan (c) masalah yang dihadapi gerakan rakyat. Di samping tiga tema utama ini konperensi juga akan menggelar panel khusus mengenai tantangan politik mendesak, yakni pemilihan umum 2009, yang akan menampilkan wakil-wakil partai dan kekuatan politik progresif yang akan terjun dalam pemilihan umum tersebut.

(a) Krisis, Kapitalisme Global dan Negara

Ada dua hal penting yang dilakukan penguasa Orde Baru di bidang perekonomian saat mulai berkuasa, yakni melancarkan pembunuhan massal terhadap elemen-elemen gerakan rakyat dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi modal internasional. Tindakan itu mengubah watak republik yang semula anti-imperialis menjadi salah satu sekutu modal internasional yang paling penting di Asia. Namun integrasi Indonesia ke dalam tatanan kapitalis global tidak dengan sendirinya berlangsung mulus. Spekulasi, kredit fiktif, produksi berlebih, dan korupsi yang menjadi ciri sistem kapitalis, membuat Indonesia terperosok ke dalam krisis pada 1997-98. Krisis memungkinkan lembaga keuangan internasional, terutama IMF, menggerus sisa-sisa ‘ekonomi nasional’ dan membuat Indonesia menjadi sapi perah bagi modal internasional.

Akibat dari paket ‘reformasi ekonomi’ ini adalah angka pengangguran yang melonjak dari 4,6% pada 1996 menjadi 10,54% pada 2005, ancaman bangkrut bagi banyak industri kecil dan menengah serta konsentrasi modal di tangan konglomerat, inflasi yang konstan pada level dua digit, peningkatan jumlah penduduk miskin, hancurnya sektor perekonomian rakyat, pencabutan subsidi BBM, listrik, gas, air dan telepon, perampasan tanah rakyat, dan impor bahan pangan yang menghancurkan perkehidupan rakyat pedesaan. Kesenjangan pun semakin besar jika melihat pola konsumsi kelas-kelas atas yang ditandai dengan meningkat pesatnya impor mobil mewah dan melesatnya sejumlah pengusaha Indonesia ke daftar orang terkaya di dunia versi Forbes.

Pengalihan aset milik bangsa kepada modal internasional adalah ciri lain dari ‘reformasi ekonomi’ selama beberapa tahun terakhir. Sejumlah besar badan usaha milik negara dan sektor vital yang menurut UUD 1945 dikuasai oleh negara, sudah jatuh ke tangan modal internasional yang bekerjasama dengan kaum birokrat. Gelombang privatisasi ini tidak hanya membuat ratusan ribu orang kehilangan pekerjaan, tapi juga perampasan hak-hak rakyat yang paling dasar untuk mengendalikan kehidupan ekonominya sendiri. Hal ini dimungkinkan antara lain karena pemerintah, dan dengan sendirinya rakyat Indonesia, menjadi tawanan dari utang luar negeri warisan rezim Soeharto kepada lembaga keuangan internasional dan modal internasional yang bermarkas di Eropa, Amerika Serikat dan Jepang.

Sesi ini akan menganalisis krisis dan kelemahan dari sistem kapitalis serta kebijakan rezim neoliberal yang berkuasa di Indonesia sekarang. Para pembicara dalam sesi ini adalah kalangan akademik dan perwakilan gerakan rakyat.

(b) Situasi politik nasional

Kejatuhan Soeharto membawa perubahan besar, walau tidak mendasar, dalam sistem politik Indonesia. Keterbukaan politik, kebebasan berkumpul dan berserikat, serta media yang relatif bebas dari tekanan, menjadi tanda hidupnya demokrasi di Indonesia. Pada 2004 untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, presiden dipilih langsung melalui pemilihan umu. Bagaimanapun, masih ada sederet masalah yang menghadang tumbuh dan berkembangnya sistem politik yang demokratik, seperti militerisme dan militerisasi kehidupan politik, mengemukanya politik identitas/aliran atau komunalisme, dan kebangkitan elite serta preman politik.

Setelah kemerdekaan Timor Leste dan perdamaian di Aceh, kekerasan militer masih berlanjut di daerah-daerah yang dilanda konflik bersenjata, seperti Papua, Maluku dan Sulawesi Tengah. Militer dan polisi juga masih menjadi alat penguasa untuk meredam protes dan perlawanan terhadap kebijakan pembangunan yang merugikan atau ketidakadilan lainnya. Maraknya kelompok sipil bersenjata seperti milisi dan laskar (kadang dengan bantuan dan dukungan dari militer), sebagai senjata pemukul dan partai, organisasi atau kelompok politik tertentu, menciptakan beragam masalah baru bagi rakyat di banyak daerah.

Politik identitas/aliran atau komunalisme yang dikobarkan antara lain oleh kelompok sipil bersenjata tersebut dalam beberapa tahun terakhir juga makin mengemuka. Kombinasi antara aksi jalanan seperti pemberantasan perdagangan alkohol, prostitusi dan hiburan malam dengan rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, anti pornografi serta peraturan di daerah-daerah yang dikuasai oleh kelompok komunal tersebut, tidak hanya menjadi ancaman bagi kehidupan rakyat, tapi juga sendi-sendi kebangsaan dan prinsip serta nilai dasar republik ini. Lemahnya gerakan progresif yang sekuler menjadi dasar berkembang-biaknya politik identitas atau komunalisme ini.

Dorongan untuk melakukan desentralisasi sebagai jawaban terhadap pemusatan kekuasaan politik di zaman Orde Baru, kini berkembang ke berbagai daerah. Hal yang paling menonjol adalah munculnya elite-elite lokal yang bekerjasama dengan kalangan preman militer dan aparat negara lainnya untuk membentuk oligarki lokal, yang dalam prakteknya adalah political gangsterism. Pembangunan daerah yang diharapkan bisa berkembang penuh dengan dicabutnya kekuasaan pemerintah pusat, ternyata dibajak dalam perjalanan oleh oligarki lokal ini.

Sesi ini akan membahas kecenderungan politik yang muncul di masing-masing wilayah dan sektor untuk mendapatkan gambaran tentang situasi nasional secara menyeluruh. Para pembicara berasal dari kalangan akademik dan perwakilan gerakan rakyat.

(c) Masalah-masalah dalam gerakan rakyat

Gerakan rakyat, terutama pemuda dan mahasiswa, punya andil besar dalam menjatuhkan kekuasaan Soeharto. Keterbukaan politik kemudian memungkinkan tumbuh pesatnya elemen-elemen gerakan rakyat seperti pemuda, mahasiswa, buruh, petani, nelayan, organisasi sekerja (profesi) serta organisasi berbasis kepentingan lainnya. Namun peningkatan jumlah organisasi ini ternyata tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas kader, anggota dan massa yang menjadi pendukung utama berbagai elemen gerakan rakyat tersebut. Jumlah organisasi dan anggota yang semakin meningkat ternyata tidak dengan sendirinya memungkinkan gerakan mencapai tujuannya. Apalagi jika melihat kecenderungan membelah-diri dalam gerakan sepertinya lebih cepat dari kemampuan merekrut dan menyerap tenaga baru.

Jika melihat sejarahnya, organisasi gerakan rakyat yang muncul dalam periode pasca-Soeharto sebenarnya merupakan kelanjutan dari gerakan sebelumnya, yang diwarnai konflik ideologi dan politik. Walaupun di atas kertas perbedaan ideologi dan politik justru membuka ruang kerjasama, beban psikologis akibat konflik itu masih terasa dan mewarnai gerakan rakyat sehingga sulit berkembang menjadi kekuatan yang solid. Sekalipun relatif berhasil membangun kerjasama untuk menanggapi dinamika sosial dan politik nasional maupun internasional, kerjasama untuk merawat bangunan konsolidasi masih sering terhambat.

Gerakan sektoral yang berbasis di buruh, petani, nelayan dan kaum miskin kota saat ini sudah berkembang, walau kebanyakan masih berupa gerakan atau kelompok di tingkat lokal yang mengutamakan masalah yang langsung mereka hadapi. Karena inilah seringkali gerakan sektoral ini kesulitan merumuskan prioritas bersama, apalagi membangun kerjasama antarsektor dan lintas organisasi untuk menanggapi perkembangan dunia yang begitu cepat. Di sisi lain sejumlah aktor dalam gerakan rakyat, terutama di kalangan organisasi non-pemerintah, cenderung mengedepankan kerja advokasi kasus dan kebijakan, sehingga agenda konsolidasi dan membangun program bersama menjadi terbengkalai.

Sesi ini akan menghadirkan pembicara dari kalangan praktisi dan pengamat untuk membahas masalah-masalah baik di tingkat prinsip, strategi maupun keorganisasian.

(d) Panel khusus ‘Pemilu 2009: Peluang bagi gerakan rakyat?’

Sejauh ini belum ada pemahaman bersama dan kesepakatan mengenai apa yang harus dilakukan gerakan rakyat ketika menghadapi momentum politik besar seperti pemilihan umum. Hal ini terkait dengan perbedaan persepsi dan pemahaman mengenai watak negara dan strategi politik yang merupakan turunannya. Dalam delapan tahun terakhir ada perkembangan penting di Amerika Latin, ketika kekuatan kiri tampil sebagai pemerintah melalui mekanisme pemilihan umum, seperti di Venezuela, Cile, Brasil dan Bolivia. Rangkaian kemenangan ini menjadi sumber inspirasi dan juga bahan untuk menguji apakah penguasaan lembaga negara dan pemerintah melalui pemilihan umum adalah strategi yang tepat untuk menghadapi masalah ekonomi dan politik dewasa ini.

Di lingkungan gerakan rakyat, terlepas dari setuju-tidaknya terhadap politik pemilihan umum (electoral politics), peristiwa pemilihan umum itu sendiri dianggap sebagai momentum yang penting, dan mendesak setiap elemen untuk mengambil posisi. Pembicaraan yang mendalam mengenai berbagai aspek pemilihan umum serta strategi dan taktik gerakan rakyat menghadapinya semestinya dilakukan sejak awal. Tujuannya bukan untuk menghasilkan keputusan yang mengikat, melainkan membuka ruang diskusi bagi berbagai gagasan dan perspektif yang dapat menjadi bahan bagi gerakan rakyat untuk menilai dan kemudian menentukan posisi dalam pemilihan umum 2009.

Panel khusus ini akan menghadirkan perwakilan partai dan kekuatan politik progresif yang akan terjun dalam pemilihan umum 2009.

Alur Konperensi

Waktu/Hari
Hari I
20 Mei 2006
Hari II
21 Mei 2006
Hari III
22 Mei 2006
09.00-12.00Pandangan UmumSesi II: Situasi Politik NasionalResolusi Konperensi
12.00-13.00Makan siangMakan siangMakan siang
13.00-15.00Sesi I: Krisis, Kapitalisme Neoliberal dan NegaraSesi III: Masalah-masalah dalam Gerakan Rakyat Deklarasi dan Mobilisasi (di tempat berbeda)
15.00-15.30RehatRehat---
15.30-18.00Sesi I: Krisis, Kapitalisme Neoliberal dan NegaraSesi III: Masalah-masalah dalam Gerakan Rakyat---
18.00-19.00Makan MalamMakan Malam---
19.00-21.00Sesi II: Situasi Politik NasionalPanel Khusus: Pemilu 2009: Potensi Bagi Gerakan Rakyat?---


Peserta Konperensi

Konperensi ini terbuka bagi seluruh unsur gerakan rakyat, yakni partai politik progresif, organisasi massa, organisasi non-pemerintah (NGO atau LSM), individu yang bersepakat menentang penindasan kapitalisme dan imperialisme. Namun, karena keterbatasan tempat, logistik dan dana, maka panitia terpaksa membatasi jumlah peserta menjadi sekitar 500 orang. Perwakilan dari daerah-daerah diharapkan berimbang, dengan perkiraan 20 wakil dari masing-masing propinsi di Jawa dan bagian selatan Sumatera, serta 10 wakil dari masing-masing propinsi di luar Jawa dan bagian selatan Sumatera.

Proses penentuan peserta akan dilakukan di masing-masing propinsi oleh cabang atau jaringan organisasi dan individu yang mengambil inisiatif ini (lihat daftar panitia di bawah). Pimpinan nasional dari masing-masing organisasi yang mengambil inisiatif konperensi ini akan segera menginstruksikan cabang-cabangnya di wilayah untuk membentuk panitia bersama di tingkat daerah, yang akan menjalankan proses penentuan peserta. Panitia bersama di tingkat daerah ini juga diharapkan dapat melibatkan kelompok atau unsur gerakan rakyat untuk membahas dan mendiskusikan agenda dan tema konperensi.

Peserta perorangan dari kalangan akademik, seniman, rohaniwan, atau tokoh masyarakat yang dianggap kompeten dapat menghadiri konperensi atas rekomendasi, undangan dan seleksi yang dilakukan oleh pleno panitia konperensi.


Panitia Konferensi Persatuan Gerakan Rakyat (masih bisa bertambah)

  1. AMAN (Alinasi Masyarakat Adat Nusantara)
  2. AMP (Alinasi Mahasiswa Papua)
  3. FMNR (Front Mahasiswa Nasional – Resistence)
  4. FNPBI (Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia)
  5. HIKMAHBUDHI (Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia)
  6. ICW (Indonesian Coruption Watch)
  7. KAB (Kesatuan Aksi Bersama)
  8. KASBI
  9. KAU (Koalisi Anti Utang)
  10. KPA (Koalisi Pembaruan Agraria)
  11. LMND (Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi)
  12. Pergerakan
  13. PRD (Partai Rakyat Demokratik)
  14. PRP (Perhimpunan Rakyat Pekerja)
  15. SBMM (Serikat Buruh Makanan dan Minuman) Bekasi
  16. SBTPI (Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia)
  17. SPM (Serikat Petani Mandiri)
  18. SPOI (Serikat Pekerja Otomotif Indonesia)
  19. SRMK (Serikat Rakyat Miskin Kota)
  20. STN (Serikat Tani Nasional)
  21. WALHI (Wahana Lingkungan Hidup)



Baca selengkapnya!